Rizal Ramli Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2019 Hanya 4,5 Persen


Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,5 Persen. Prediksi tersebut dengan mempertimbangkan seluruh faktor ekonomi makro yang terus menurun dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami ingin mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan nyungsep, paling hanya 4,5 persen. Karena sampai sekarang pun baru 5,05 persen," ujar Rizal dalam acara diskusi di Kawasan Tebet, Jakarta, Senin (12).
Salah satu ekonomi makro yang terus menurun seperti current account defisit (CAD) merosot ke USD 8 miliar. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah jangan sampai kondisi ini membuat Indonesia harus mengalami krisis seperti 1997 dan 1998.
"Indikator makro menunjukkan makin merosot. Grafik CAD makin merosot sampai terakhir USD 8 miliar. Dulu juga terjadi 1998 kayak gini. Cuma seperti biasa pejabat kita kepedean sibuk bantah-bantah," jelasnya.
Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman tersebut menambahkan, pemerintah ke depan harus memperbaiki seluruh komponen ekonomi makro agar pertumbuhan semakin besar. Selain itu, dia juga meminta pemerintah tidak menjadikan ekonomi sebagai proyek.
"Saya ingin mengatakan bahwa ekonomi bukan proyek. Mohon maaf ekonomi bukan hanya itu, tapi indikator lain juga seperti daya beli, pekerjaan dan macam-macam. Kalau hanya proyek bisa jebol nanti," tandasnya.
Share:

BI Dorong Santri Ikut Kembangkan Ekonomi Digital


Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan kuliah umum bertemakan Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Ekonomi Digital. Seluruh pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan, yakni sekitar 90 pesantren hadir dalam acara tersebut.
Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, inti dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan motivasi kepada para santri dan santriwati dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui jalur ekonomi digital.
"Ekonomi digital sendiri saat ini kian berkembang di Indonesia. Tidak hanya di level merchant sebagai penyedia barang dan jasa, namun juga penyediaan metode pembayaran yang kian memudahkan pengguna teknologi saat ini," ujar dia di Pondok Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Kamis (129).
Dia menyatakan, pengguna telepon pintar saat ini sangat dimudahkan dengan keberadaan lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran secara real time berbasis aplikasi. Menurutnya, penggunaan QR Code atau pembayaran menggunakan ponsel saat ini lebih digandrungi masyarakat urban yang membuat pembayaran menggunakan kartu menjadi semakin tradisional.
"Oleh sebab itu, dengan adanya seminar ini para santri dan santriwati dapat memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bertumbuh. Hal ini tentunya akan membuat anggapan bahwa pendidikan pesantren adalah konvensional perlahan mulai pudar," sambungnya.
Rosmaya menuturkan, beberapa pesantren dapat memulai gebrakan pengembangan ekonomi melalui identifikasi komoditas strategis potensial yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Setelah identifikasi, pondok pesantren kemudian dapat melakukan fokus pembinaan kepada pengembangan komoditas untuk dipasarkan baik melalui pangsa offline maupun online.
"Pemanfaatan pembayaran melalui berbagai pilihan metode pembayaran online pastinya akan menjadi pilihan dalam pembelian jarak jauh. Penjual tentunya dapat menjaring lebih banyak pembeli walau terbatas jarak antara penjual dan pembeli," jelas dia.
Demi menjaga nilai yang dianut oleh para santri dan santriwati, Rosmaya mengutarakan, kegiatan transaksi bisa dilakukan via bank syariah yang kini banyak berkembang di sektor perbankan nasional.
"Dalam konteks pesantren, pembayaran dapat dilakukan menggunakan bank-bank syariah yang telah menyediakan kemudahan tersebut. Pastinya, hal ini untuk menjaga transaksi digital yang dilakukan pesantren tetap bernafaskan syariah," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Share:

Anggota DPR Pertanyakan Upaya Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2020


Pemerintah telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berada di kisaran 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Sarmudji mempertanyakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebab dia menilai, konsumsi rumah tangga di 2020 tak semanis pada tahun ini.
Ini dikarenakan konsumsi rumah tangga di level masyarakat menengah ke bawah pada tahun ini masih banyak bergantung kepada kebijakan pemerintah. Seperti hal nya bantuan sosial (bansos) dan belanja pemilihan umum (Pemilu) Presiden 2019.
"Artinya kalau 2019 tidak ditopang bansos dan pemilu bisa jadi di bawah outlook 5 persen. Di 2020 kebijakan bansos akan berkurang dan tidak ada momentum pemilu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).
Dengan kondisi tersebut, Anggota Fraksi Golkar ini khawatir tahun depan pemerintah tidak banyak memiliki momentum yang dapat mendorong angka konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah. "Memang masih ada pilkada serentak, tapi apakah akan menopang sama seperti pemilu?," katanya.
Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke atas, dia menilai tren pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Hal ini tercermin dengan stagnannya pertumbuhan di sektor properti.
"Artinya di kelas menengah ke atas ada problem konsumsi rumah tangga," katanya.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05 persen (year on year/yoy). Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen.
Share:

Pemangkasan Pertumbuhan Ekonomi Bank Dunia Tak Berpengaruh ke RI


 Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terpengaruh sekalipun Bank Dunia telah memangkas pertumbuhan ekonomi global. Sebab, menurutnya pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh konsumsi domestik.
"Sesungguhnya karakteristik perekonomian kita itu tidak bergantung pada global. Pertumbuhan ekonomi kita kontribusinya itu justru adalah dari konsumsi rumah tangga. Artinya itu domestik itu," kata Piter saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/6).
Piter menyebut selama ini terdapat dua faktor penyumbang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi. Di mana masing-masing keduanya telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan nasional.
"Sumbangan terbesar dari konsumsi rumah tangga ya kontribusinya di atas 50 persen. Kemudian sekitar 30-40 persen disumbang oleh investasi. Jadi kita itu sangat bergantung kepada domestik demand sebenernya, bukan global," katanya.
Di sisi lain, dengan potensi sumber daya yang melimpah Indonesia tidak perlu khawatir terhadap dampak dari pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tersebut. Apalagi Indonesia juga telah memiliki pangsa pasar yang cukup bagus.
"Ini kalau kita gabungkan dengan dua kondisi ini kita sebenernya tidak perlu khawatir dengan perlambatan global," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) kembali merevisi target pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,6 persen. Angka tersebut turun 0,3 persen dari proyeksi semula sebesar 2,9 persen. 
Share:

Bekraf Salurkan Insentif ke 62 Pelaku Ekonomi Kreatif


Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) kembali menyalurkan dana Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) kepada 62 pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari berbagai subsektor. Di antaranya aplikasi digital dan pengembangan permainan, fesyen, kriya, kuliner dan film.
"Kami berharap dengan adanya dana BIP ini, usaha para penerima bantuan dapat semakin berkembang dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Deputi Akses Permodalan Bekraf, Fadjar Hutomo di Jakarta, Selasa (10/9).
Meski demikian, dia tidak merinci berapa jumlah dana insentif yang diberikan. Namun mengutip Outlook Ekonomi Kreatif 2019, penerima diterangkan menerima dana hibah maksimal Rp 200 juta.
Fadjar mengatakan, sejak dicanangkan dua tahun lalu, jumlah penerima BIP meningkat tiap tahunnya. Pada 2017, jumlah penerima BIP ialah 34 ekraf dan 2018 angkanya meningkat jadi 52 ekraf.
Untuk tahun ini, 62 ekraf yang menerima BIP berasal dari 27 kota/kabupaten dari berbagai subsektor, diantaranya 16 ekraf aplikasi digital dan pengembangan permainan, 15 ekraf kuliner, 13 ekraf fesyen, 13 ekraf kriya dan 5 ekraf film.
Reporter: Athika Rahma
Share:

5 Sektor Industri Potensial Dorong Pertumbuhan Ekonomi Versi BI


Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan ada 5 sektor yang perlu digenjot pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi RI. Pemerintah dinilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk memanfaatkan momentum bonus demografi.
"Prospek ekonomi ada 5 sektor yang bisa dorong transformasi ekonomi. Garmen, food, otomotif, elektronik dan footwear (alas kaki). Kalau kita keroyokin ini bisa hasilkan devisa, dorong pertumbuhan ekonomi dan tingkatkan permintaan," tuturnya di Jakarta, Jumat (9/8).
Perry melanjutkan, pemerintah terus mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan instrumen keuangan hingga struktural. "Misal dengan tourism. Kita dorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan," ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya yakin ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat tembus 6 persen. "Tahun ini memang masih di bawah 5,2 persen, tapi within the next 5 year kita bisa tembus 6 persen," kata dia.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Share:

Presiden Jokowi Ingin Peran Swasta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digenjot pada 2020


Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar sektor swasta berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Hal ini mengingat minimnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap produk domestik broto (PDB) yang hanya sekitar 14,5 persen.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna dengan topik 'Rancangan Undang-undang beserta Nota Keuangan RAPBN tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Senin (5/8).
"Terakhir perlu saya tekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB kita. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa bertumbuh dan berkembang," ujar Presiden Jokowi.
"Poinnya di situ, sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja terbuka sebanyak-banyaknya," sambungnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar RAPBN 2020 difokuskan untuk investasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Sehingga, APBN tahun depan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di bidang investasi.
"Seperti yang sudah saya sering katakan, saya ingin dipastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Presiden Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat kondisi perekonomian global pada 2020 masih penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu, dia menekankan bahwa RAPBN 2020 harus menggambarkan kekuatan serta daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal.
"Kita harapkan nanti juga (selain pertumbuhan ekonomi) arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama akselerasi daya saing ekonomi negara ini. Terutama daya saing di bidang ekspor dan investasi," jelasnya.
Reporter: Lisza Egeham
Share:

5 Kebijakan BI Genjot Pertumbuhan Ekonomi


Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, menjaga kestabilan nilai Rupiah tidak cukup untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Namun, Indonesia juga harus memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan sesuai target.
"BI pro stability dan pro growth. Bank sentral harus fokus agar nilai tukar stabil, itu ilmu lama. Kalau bank sentral di negara maju, turunin suku bunga saja sudah cukup. Tapi beda dengan negara berkembang seperti Indonesia, fokus kebijakannya juga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam acara Kadin Talks di Menara Kadin, Senin (26/8).
Dia menambahkan, ada 5 elemen "ilmu jamu" yang jadi dasar bank sentral mengambil kebijakan, antara lain suku bunga, nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dorongan pembiayaan ekonomi dan ekonomi digital. Untuk menentukan kebijakan, maka BI akan meramu 5 elemen tersebut, mana yang harus diturunkan atau dinaikkan, mana yang harus dilonggarkan dan sebagainya.
"Mana yang jadi jamu pahit, mana yang jadi jamu manis. Dari tahun kemarin sampai sekarang, suku bunga kredit turun. Itu karena ada 1 jamu manis (elemen suku bunga diturunkan) meskipun 4-nya jadi jamu pahit," lanjutnya.
Tahun ini, 5 elemen tersebut akan jadi jamu manis untuk pertumbuhan ekonomi, mengingat dalam dua kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai target. Di sisi lain, BI juga mengajak para pengusaha untuk lebih pro aktif dan tidak hanya wait and see.
"Kalau sudah dilonggarkan kebijakannya, diturunkan suku bunganya, tapi pelaku usaha masih wait and see, kan sama saja," tutupnya.
Reporter: Athika Rahma
Share:

Bos BI Bocorkan 3 Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi di 2019


Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut bahwa perjalanan ekonomi Indonesia pada 2018 memberikan beberapa pelajaran yang dapat dijadikan landasan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di 2019. Setidaknya ada tiga strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Sejarah perekonomian sejak kemerdekaan menunjukkan periode berguncang, berkaitan erat dengan tidak prudennya kebijakan moneter, perbankan dan fiskal, naik turunnya ekspor yang beriringan dengan siklus harga komoditas dunia, ataupun tidak terkendalinya perkembangan sektor properti dan utang luar negeri.
"Karena itu, kita harus memastikan inflasi tetap rendah, nilai tukar Rupiah stabil, defisit fiskal rendah, dan stabilitas sistem keuangan terjaga. lebih dari itu, defisit transaksi berjalan perlu kita turunkan dan kendalikan ke dalam batas yang aman, yaitu tidak lebih dari 3 persen PDB," ujarnya di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/11).
Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus di tingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Indonesia harus mampu beralih dari ketergantungan pada ekspor komoditas primer ke manufaktur dan pariwisata, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri untuk menekan impor.
"Kita juga harus mendorong lebih banyak investasi langsung baik dari dalam maupun luar negeri. Penguatan struktur ekonomi nasional perlu terus dilakukan melalui hilirisasi industri untuk peningkatan nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam, baik sektor pertambangan, perkebunan, pertanian maupun perikanan," jelas Perry.
Ketiga, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Sementara kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, kebijakan reformasi struktural di sektor riil perlu terus diperluas dan dipercepat untuk peningkatan lebih lanjut daya saing, produktivitas, Investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum.
"Perbaikan Iklim usaha dan iklim Investasi perlu didorong melalui On-line Single Submission (OSS) dan akselerasi efisiensi birokrasi di pusat maupun daerah. Pembangunan infrastruktur yang telah bahasil meningkatkan konektivitas selama ini perlu diperluas dan diarahkan pula untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Share:

BPS: Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Akibat Perang Dagang Tak Hanya Dialami RI


Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05 persen pada kuartal-II 2019. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 5,27 persen.
Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan tantangan perekonomian Indonesia ke depan tidak mudah. Lantaran, tak hanya Indonesia saja yang tercatat mengalami perlambatan kinerja perekonomian, beberapa negara lain yang telah merilis data pertumbuhan ekonomi pun mengalami hal serupa.
"Tantangan ke depan tidak gampang. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi negara-negara lain yang sudah rilis menunjukkan perlambatan. Pekan depan banyak sekali negara yang akan rilis dan prediksinya juga mengalami perlambatan," ujarnya di Jakarta, Senin (5/8).
Dia merinci, beberapa negara mitra dagang utama Indonesia seperti China yang merupakan negara tujuan ekspor utama mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,7 persen di kuartal II-2019 menjadi 6,2 persen di kuartal II-2018.
Adapun untuk Amerika Serikat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 3,2 persen di kuartal-II 2018 jadi 2,3 persen di kuartal II-2019.
"Demikian juga dengan (pertumbuhan ekonomi) Singapura yang turun tajam dari 4,2 persen di kuartal-II 2019 menjadi hanya 0,1 persen di kuartal II-2019," ujar Suhariyanto.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Share:

Menko Luhut: Indonesia Tak Butuh China Buat Bangun Ibu Kota Baru

Menjelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Menko Luhut Beri Keterangan Pers


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa China berniat untuk berinvestasi di Ibu Kota baru. Meskipun demikian dia menegaskan, sejauh ini Indonesia mampu membangun ibu kota baru tanpa harus melibatkan China.

"Enggak butuh sama sekali," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).

Dia mengatakan, bahwa negeri tirai bambu tersebut memang mengungkapkan keinginan untuk berinvestasi. Namun, dari pembicaraan antara dirinya dengan Kepala Bappenas, dia mengetahui bahwa Indonesia mampu membangun tanpa dukungan dana dari China.

"Sama sekali belum ada. Dia bilang kami punya kemampuan, tapi saya tadi bicara dengan Kepala Bappenas bahwa kita semua cukup kok," tegas Luhut.

Dia pun memberikan penjelasan terkait kabar bahwa China akan masuk ke proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dia menegaskan sejauh ini, Indonesia telah bekerja sama dengan Jepang untuk menggarap proyek tersebut.

"Sama Jepang. Sampai hari ini kita masih sama Jepang," ujar dia.

Menurut dia, proyek tersebut memang menarik bagi investor. Namun, Indonesia tentu memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan mau bekerja sama dengan pihak yang mana.

Menawarkan Diri

Yusron Fahmi/Liputan6.com

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun menceritakan, bahwa dia menerima kedatangan Chairman Railway Contruction Coorporation Limited, Chen Fenjian di Kantornya, Senin (2/9). Adapun pertemuan ini membahas rencana investasi China ke Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, China tertarik dan menawarkan diri dalam pengembangan ibu kota baru Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Rencananya, China akan masuk ke dalam transportasi masal di sana. China juga mengaku punya kemampuan untuk mengerjakan proyek kereta api."Kemarin itu mereka itu punya kapasitas untuk kereta api sampai seperti kereta api cepat dan kereta api medium. Mereka punya," jelas dia.

"(Ke kereta cepat Jakarta-Surabaya?) Dia bilang ke mana saja. Saya bilang oke bagus. Kalau pengen, semua pengen ya pengen, tapi apakah kita mau terima atau enggak kan urusan kita," tandasnya.

Share:

Pemerintah Gelontorkan Rp 62 Triliun untuk Subsidi Listrik di 2020

Menteri ESDM Raker dengan Komisi VII Bahas Asumsi Makro RAPBN 2020

 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR menyepakati, subsidi listrik sebesar Rp 62,21 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Angka tersebut naik dibanding APBN 2019.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan subsidi listrik dalam RAPBN 2020 sesuai dengan nota keuangan, lebih tinggi dibanding APBN 2019 sebesar Rp 58,31 triliun. Dengan realisasi hingga Juli kemarin mencapai Rp 30,89 triliun.

"Untuk subsidi listrik di 2020 Rp 62,21 triliun," kata Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengungkapkan, subsidi listrik akan disalurkan untuk pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) ‎sebesar Rp32,17 triliun,‎ daya 900 VA Rp9,12 triliun ‎dan 900 VA rumah tangga mampu sebesar Rp7,11 triliun.

Dengan besaran subsidi tersebut, rencana penerapan tarif listrik penyesuaian (tarif adjustment tarif) untuk golongan pelanggan nonsubsidi masih berjalan.

"‎Asumsinya adalah dengan adanya tarif adjusment," tuturnya.

Menuru Inten, pihaknya sedang memisahkan golongan pelanggan 900 VA yang masuk dalam kategori mampu, untuk mengikuti tarif adjustmen yang rencananya diterapkan pada 2020.

"‎Masih ada sedikit karena sebagian karena kita itu lagi memisahkan dari 900 tadi mana yang sebenarnya sudah mampu, mana yang tidak. karena kalau di masyarakat agak susah ya‎," tandasnya.

Pemerintah Diminta Satukan Golongan Pelanggan Listrik Subsidi

20151105- Tarif Listrik Subsidi Tidak Jadi Naik-Jakarta

Rencana pemerintah menyederhanakan golongan pelanggan listrikmenjadi dua, yaitu subsidi dan non subsidi dinilai merupakan langkah tepat. Terkait ini, pemerintah juga diminta kembali menyederhanakan golongan pelanggan listrik subsidi.  

Pengamat Kelistrikan dari Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan,‎ saat ini golongan pelanggan bersubsidi ada dua. Yakni pengguna daya 450 Volt Ampere (VA) yang jumlahnya mencapai 22,5 juta serta 900 VA rumah tangga tidak mampu sebanyak 18 juta pelangan.

"Sekarang pelanggan subsidi 450 VA jumlah pelanggannya 22,5 juta, 900 VA 18 juta, yang disederhanakan dulu bisa dua kelas 450 dan 900‎ VA," kata Iwa, kepada Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Menurut Iwa, ada dua pilihan untuk penyederhanaan golongan pelanggan bersubsidi, yaitu dengan menyeragamkan pelanggan menjadi golongan 450 VA atau 900 VA.

"Kalau ke 900 VA yang 450 akan diuntungkan karena semakin besar, kalau yang 900 ke 450 akan menjadi lebih kecil dayanya," tutur Iwan.

Iwa pun menyatakan rencana penyederhanaan golongan rumah tangga, menjadi dua tepat karena akan menghapus kerumitan jenis pelanggan listrik rumah tangga. Ini membuat PLN lebih mudah melakukan penggolongan pelanggan.

"Sebetulnya kalau penyederhanaan itu sudah lama karena terlalu kompleks golongan menjadi R1, R 2 dan R 3. Sekarang ditetapkan subsidi dan non subsidi paling mudah seperti itu sebaiknya. dilakukan," tandas dia.  


PLN Tak Paksa Pelanggan Listrik Rumah Tangga Sederhanakan Golongan

Foto ilustrasi listrik

PT PLN (Persero) tidak akan memaksa masyarakat, untuk mengikuti program penyederhanaan golongan pelanggan. Dengan begitu pelanggan bisa tetap menggunakan daya listrik yang lama.

Direktur Pengadaan Strategis ‎PLN, Supangkat Iwan Santoso mengatakan,  pe‎langgan rumah tangga PLN hanya akan ada dua yaitu bersubsidi dan non subsidi dengan ada program penyederhanaan golongan rumah tangga.

‎"Sekarang inginya dibedakan cuma disubsidi dan tidak disubsidi, pengennya kita tahun ini," kata Iwan, di Jakarta, Selasa (29/1/2019).  

Iwan menuturkan, meski menjadi program perusahaan, tetapi penyederhanaan golongan bersifat sukarela. Para pelanggan tidak akan dipaksa mengikuti program tersebut.

"Ini sukarela pelanggan enggak mau enggak apa-apa. Kalau dia tetap enggak naik, enggak apa-apa," tutur dia.

Iwan menilai,  saat ini pihaknya masih mengkaji batas atas  golongan pelanggan,‎ untuk memberlakukan penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga.‎ Penyederhanaan golongan pun rencananya tidak dipungut biaya.

"Masih kami masih kaji, rencana awal gratis," tegas dia.

Share:

Investasi Capai USD 20 Miliar, Penerapan B100 Masih Jauh

Uji Coba Penggunaan Bahan Bakar B30

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan, program bahan bakar campuran 30 persen biodiesel dengan solar (B30) bakal diimplementasikan tahun ini.

Untuk selanjutnya, penerapan program tidak akan langsung loncat dari B30 ke B100 lantaran secara investasi terbilang sangat besar, yakni mencapai USD 20 miliar.

Tak hanya biaya besar, Darmin mengatakan, proses pengujiannya pun membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, ia menyampaikan, pasca B30 pemerintah dan pihak swasta akan terlebih dahulu melakukan uji coba untuk B65.

"Karena B100 itu investasinya agak besar, jadi itu teknologinya lain. Dan itu begitu invest, 3-4 tahun baru keluar dia hasilnya. Emang kalau invest bisa selesai kayak dibikin pabrik sepatu, tahun depan langsung selesai. Bisa 3-4 tahun," tuturnya di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

"Sebelum 3-4 tahun, mungkin selesainya baru sebagian. Sehingga kita mungkin belum meloncat ke B100. B100 itu akan dicapai pada waktu investasi," dia menambahkan.


Butuh USD 20 Miliar

Uji Coba Penggunaan Bahan Bakar B30

Adapun secara nilai investasi, ia menyebutkan, program B100 membutuhkan dana hingga USD 20 miliar. Biaya tak sedikit itu akan menjadi tanggungan perusahaan swasta yang bergerak di industri kelapa sawit.

"Besar itu. Itu bisa kira2 antara sekitar USD 20 miliar. Tapi itu semua swasta, bukan pemerintah. Itu swasta, yang punya pabrik kelapa besar-besar itu, sehingga mereka yang harus ikut mempertahankan posisi kelapa sawit dong," serunya.

Pertamina Sudah Campur 3,2 Juta Kl Biodiesel ke Solar

Mangkir Mencampur Biodiesel dengan Solar, Siap Kena Denda


Investasi Capai USD 20 Miliar, Penerapan B100 Masih Jauh

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan, program bahan bakar campuran 30 persen biodiesel dengan solar (B30) bakal diimplementasikan tahun ini.
Untuk selanjutnya, penerapan program tidak akan langsung loncat dari B30 ke B100 lantaran secara investasi terbilang sangat besar, yakni mencapai USD 20 miliar.
Tak hanya biaya besar, Darmin mengatakan, proses pengujiannya pun membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, ia menyampaikan, pasca B30 pemerintah dan pihak swasta akan terlebih dahulu melakukan uji coba untuk B65.
"Karena B100 itu investasinya agak besar, jadi itu teknologinya lain. Dan itu begitu invest, 3-4 tahun baru keluar dia hasilnya. Emang kalau invest bisa selesai kayak dibikin pabrik sepatu, tahun depan langsung selesai. Bisa 3-4 tahun," tuturnya di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
"Sebelum 3-4 tahun, mungkin selesainya baru sebagian. Sehingga kita mungkin belum meloncat ke B100. B100 itu akan dicapai pada waktu investasi," dia menambahkan.

2 dari 4 halaman

Butuh USD 20 Miliar

Adapun secara nilai investasi, ia menyebutkan, program B100 membutuhkan dana hingga USD 20 miliar. Biaya tak sedikit itu akan menjadi tanggungan perusahaan swasta yang bergerak di industri kelapa sawit.
"Besar itu. Itu bisa kira2 antara sekitar USD 20 miliar. Tapi itu semua swasta, bukan pemerintah. Itu swasta, yang punya pabrik kelapa besar-besar itu, sehingga mereka yang harus ikut mempertahankan posisi kelapa sawit dong," serunya.
3 dari 4 halaman

Pertamina Sudah Campur 3,2 Juta Kl Biodiesel ke Solar

PT Pertamina (Persero) mencatat, realisasi penyerapan Biosolar atau fatty acid methyl ester (FAME) yang dicampur ke solar telah mencapai 3,2 juta kiloliter sampai Juli 2019 atau 59 persen dari alokasi FAME pada 2019.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, realisasi penggunaan FAME dalam Biosolar meningkat seiring upaya Pertamina untuk memasok seluruh industri dengan Biosolar sesuai regulasi.

Jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan FAME pada 2018 sebesar 3,2 juta kiloliter, maka penyerapan FAME selama periode Januari-Juli 2019 sudah menyamai realisasi selama satu tahun 2018.

"Pertamina selalu siap memasok kebutuhan industri dengan bahan bakar sesuai yang diperlukan," kata Fajriyah, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Per 1 September 2018, implementasi program pencampuran 20 persen FAME ke dalam Minyak Solar atau Biosolar B20 oleh Pertamina sudah diperluas ke sektor non subsidi, sehingga saat ini penjualan B20 sudah dilakukan baik pada sektor PSO maupun non subsidi.

Share:

Recent Posts