Rizal Ramli Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2019 Hanya 4,5 Persen


Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,5 Persen. Prediksi tersebut dengan mempertimbangkan seluruh faktor ekonomi makro yang terus menurun dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami ingin mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan nyungsep, paling hanya 4,5 persen. Karena sampai sekarang pun baru 5,05 persen," ujar Rizal dalam acara diskusi di Kawasan Tebet, Jakarta, Senin (12).
Salah satu ekonomi makro yang terus menurun seperti current account defisit (CAD) merosot ke USD 8 miliar. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah jangan sampai kondisi ini membuat Indonesia harus mengalami krisis seperti 1997 dan 1998.
"Indikator makro menunjukkan makin merosot. Grafik CAD makin merosot sampai terakhir USD 8 miliar. Dulu juga terjadi 1998 kayak gini. Cuma seperti biasa pejabat kita kepedean sibuk bantah-bantah," jelasnya.
Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman tersebut menambahkan, pemerintah ke depan harus memperbaiki seluruh komponen ekonomi makro agar pertumbuhan semakin besar. Selain itu, dia juga meminta pemerintah tidak menjadikan ekonomi sebagai proyek.
"Saya ingin mengatakan bahwa ekonomi bukan proyek. Mohon maaf ekonomi bukan hanya itu, tapi indikator lain juga seperti daya beli, pekerjaan dan macam-macam. Kalau hanya proyek bisa jebol nanti," tandasnya.
Share:

BI Dorong Santri Ikut Kembangkan Ekonomi Digital


Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan kuliah umum bertemakan Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Ekonomi Digital. Seluruh pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan, yakni sekitar 90 pesantren hadir dalam acara tersebut.
Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, inti dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan motivasi kepada para santri dan santriwati dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui jalur ekonomi digital.
"Ekonomi digital sendiri saat ini kian berkembang di Indonesia. Tidak hanya di level merchant sebagai penyedia barang dan jasa, namun juga penyediaan metode pembayaran yang kian memudahkan pengguna teknologi saat ini," ujar dia di Pondok Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Kamis (129).
Dia menyatakan, pengguna telepon pintar saat ini sangat dimudahkan dengan keberadaan lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran secara real time berbasis aplikasi. Menurutnya, penggunaan QR Code atau pembayaran menggunakan ponsel saat ini lebih digandrungi masyarakat urban yang membuat pembayaran menggunakan kartu menjadi semakin tradisional.
"Oleh sebab itu, dengan adanya seminar ini para santri dan santriwati dapat memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bertumbuh. Hal ini tentunya akan membuat anggapan bahwa pendidikan pesantren adalah konvensional perlahan mulai pudar," sambungnya.
Rosmaya menuturkan, beberapa pesantren dapat memulai gebrakan pengembangan ekonomi melalui identifikasi komoditas strategis potensial yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Setelah identifikasi, pondok pesantren kemudian dapat melakukan fokus pembinaan kepada pengembangan komoditas untuk dipasarkan baik melalui pangsa offline maupun online.
"Pemanfaatan pembayaran melalui berbagai pilihan metode pembayaran online pastinya akan menjadi pilihan dalam pembelian jarak jauh. Penjual tentunya dapat menjaring lebih banyak pembeli walau terbatas jarak antara penjual dan pembeli," jelas dia.
Demi menjaga nilai yang dianut oleh para santri dan santriwati, Rosmaya mengutarakan, kegiatan transaksi bisa dilakukan via bank syariah yang kini banyak berkembang di sektor perbankan nasional.
"Dalam konteks pesantren, pembayaran dapat dilakukan menggunakan bank-bank syariah yang telah menyediakan kemudahan tersebut. Pastinya, hal ini untuk menjaga transaksi digital yang dilakukan pesantren tetap bernafaskan syariah," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Share:

Anggota DPR Pertanyakan Upaya Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2020


Pemerintah telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berada di kisaran 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Sarmudji mempertanyakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebab dia menilai, konsumsi rumah tangga di 2020 tak semanis pada tahun ini.
Ini dikarenakan konsumsi rumah tangga di level masyarakat menengah ke bawah pada tahun ini masih banyak bergantung kepada kebijakan pemerintah. Seperti hal nya bantuan sosial (bansos) dan belanja pemilihan umum (Pemilu) Presiden 2019.
"Artinya kalau 2019 tidak ditopang bansos dan pemilu bisa jadi di bawah outlook 5 persen. Di 2020 kebijakan bansos akan berkurang dan tidak ada momentum pemilu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).
Dengan kondisi tersebut, Anggota Fraksi Golkar ini khawatir tahun depan pemerintah tidak banyak memiliki momentum yang dapat mendorong angka konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah. "Memang masih ada pilkada serentak, tapi apakah akan menopang sama seperti pemilu?," katanya.
Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke atas, dia menilai tren pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Hal ini tercermin dengan stagnannya pertumbuhan di sektor properti.
"Artinya di kelas menengah ke atas ada problem konsumsi rumah tangga," katanya.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05 persen (year on year/yoy). Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen.
Share:

Pemangkasan Pertumbuhan Ekonomi Bank Dunia Tak Berpengaruh ke RI


 Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terpengaruh sekalipun Bank Dunia telah memangkas pertumbuhan ekonomi global. Sebab, menurutnya pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh konsumsi domestik.
"Sesungguhnya karakteristik perekonomian kita itu tidak bergantung pada global. Pertumbuhan ekonomi kita kontribusinya itu justru adalah dari konsumsi rumah tangga. Artinya itu domestik itu," kata Piter saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/6).
Piter menyebut selama ini terdapat dua faktor penyumbang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi. Di mana masing-masing keduanya telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan nasional.
"Sumbangan terbesar dari konsumsi rumah tangga ya kontribusinya di atas 50 persen. Kemudian sekitar 30-40 persen disumbang oleh investasi. Jadi kita itu sangat bergantung kepada domestik demand sebenernya, bukan global," katanya.
Di sisi lain, dengan potensi sumber daya yang melimpah Indonesia tidak perlu khawatir terhadap dampak dari pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tersebut. Apalagi Indonesia juga telah memiliki pangsa pasar yang cukup bagus.
"Ini kalau kita gabungkan dengan dua kondisi ini kita sebenernya tidak perlu khawatir dengan perlambatan global," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) kembali merevisi target pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,6 persen. Angka tersebut turun 0,3 persen dari proyeksi semula sebesar 2,9 persen. 
Share:

Bekraf Salurkan Insentif ke 62 Pelaku Ekonomi Kreatif


Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) kembali menyalurkan dana Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) kepada 62 pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari berbagai subsektor. Di antaranya aplikasi digital dan pengembangan permainan, fesyen, kriya, kuliner dan film.
"Kami berharap dengan adanya dana BIP ini, usaha para penerima bantuan dapat semakin berkembang dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Deputi Akses Permodalan Bekraf, Fadjar Hutomo di Jakarta, Selasa (10/9).
Meski demikian, dia tidak merinci berapa jumlah dana insentif yang diberikan. Namun mengutip Outlook Ekonomi Kreatif 2019, penerima diterangkan menerima dana hibah maksimal Rp 200 juta.
Fadjar mengatakan, sejak dicanangkan dua tahun lalu, jumlah penerima BIP meningkat tiap tahunnya. Pada 2017, jumlah penerima BIP ialah 34 ekraf dan 2018 angkanya meningkat jadi 52 ekraf.
Untuk tahun ini, 62 ekraf yang menerima BIP berasal dari 27 kota/kabupaten dari berbagai subsektor, diantaranya 16 ekraf aplikasi digital dan pengembangan permainan, 15 ekraf kuliner, 13 ekraf fesyen, 13 ekraf kriya dan 5 ekraf film.
Reporter: Athika Rahma
Share:

5 Sektor Industri Potensial Dorong Pertumbuhan Ekonomi Versi BI


Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan ada 5 sektor yang perlu digenjot pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi RI. Pemerintah dinilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk memanfaatkan momentum bonus demografi.
"Prospek ekonomi ada 5 sektor yang bisa dorong transformasi ekonomi. Garmen, food, otomotif, elektronik dan footwear (alas kaki). Kalau kita keroyokin ini bisa hasilkan devisa, dorong pertumbuhan ekonomi dan tingkatkan permintaan," tuturnya di Jakarta, Jumat (9/8).
Perry melanjutkan, pemerintah terus mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan instrumen keuangan hingga struktural. "Misal dengan tourism. Kita dorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan," ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya yakin ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat tembus 6 persen. "Tahun ini memang masih di bawah 5,2 persen, tapi within the next 5 year kita bisa tembus 6 persen," kata dia.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Share:

Presiden Jokowi Ingin Peran Swasta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digenjot pada 2020


Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar sektor swasta berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Hal ini mengingat minimnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap produk domestik broto (PDB) yang hanya sekitar 14,5 persen.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna dengan topik 'Rancangan Undang-undang beserta Nota Keuangan RAPBN tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Senin (5/8).
"Terakhir perlu saya tekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB kita. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa bertumbuh dan berkembang," ujar Presiden Jokowi.
"Poinnya di situ, sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja terbuka sebanyak-banyaknya," sambungnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar RAPBN 2020 difokuskan untuk investasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Sehingga, APBN tahun depan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di bidang investasi.
"Seperti yang sudah saya sering katakan, saya ingin dipastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Presiden Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat kondisi perekonomian global pada 2020 masih penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu, dia menekankan bahwa RAPBN 2020 harus menggambarkan kekuatan serta daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal.
"Kita harapkan nanti juga (selain pertumbuhan ekonomi) arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama akselerasi daya saing ekonomi negara ini. Terutama daya saing di bidang ekspor dan investasi," jelasnya.
Reporter: Lisza Egeham
Share:

Recent Posts